Minggu, 01 Maret 2009
Kamis, 26 Februari 2009
MENUMBUHKAN MASYARAKAT POLITIK DI WONOSOBO
oLEH : KABUL SETIO UTOMO, S.Sos
Dalam pandangan Penulis, Kondisi masyarakat Desa di Wonososbo masih jauh dari kesan masyarakat politik yang mempunyai hak politik secara bebas dan berkualitas. Adanya momen Pilkada, Pemilu dan sebagainya tidak kemudian membuat masyarakat desa menjadi lebih cerdas ataupun mempunyai dawa tawar terhadap elit lokal, yang pada akhirnya meningfkatkan kesejahteraan masyarakat desa baik secara individu maupun masyarakat secara umum.
Selamanya masyarakat desa di Wonosobo hanya menjadi obyek politik yang tak berkesudahan. Momen pemilu legislatif dijadikan sebagai ajang para petualang (baca :caleg) untuk membeli suara rakyat dengan recehan dan dengan dalih memberi sumbangan untuk pembangunan desa. Sebagai gantinya adalah suara dari masyarakat desa guna memenangkan ambisius pribadinya. Unsur Money Politik dan (tanpa disadari) perendahan terhadap martabat manusia terjadi dalam proses ini. Bantuan berupa uang tunai atau material dalam rangka pemenagan dalam kompetisi antar Caleg ini sebenarnya tidak seberapa dan kadangkala itu memang hak dari masyarakat desa (karena sebenarnya uang yang dibagikan adalah uang penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD yang mencalonkan kembali). Inilah yang menyebabkan pembangunan desa di Wonososbo mandeg dan tidak komprehensif. Masyarakat buta tentang itu semua, karena memang dibutakan oleh elit lokal. Herannya setiap masa pemilu Para politisi lokal ini sangat rajin turun ke desa, sedangkan ketika pada hari-hari biasa(dimana justru kadang rakyat membutuhkan bantuan) mereka seakan hilang tenggelam ke dasar bumi!!.
Mengapa hal ini bisa terjadi ?
Banyak alternatif jawaban untuk menjawab fenomena ini. Namun penulis coba mengulas dari satu sisi saja yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat desa dalam kehidupan politik yang sebenarnya. Masyarakat desa belum menjadi masyarakat politik. Dalam setting demokrasi, masyarakat politik adalah sebuah arena dimana masyarakat mengorganisir dirinya untuk memperebutkan hak absah mengontrol kekuasaan publik dan aparatur negara. Salah satu sarana dalam mengorganisir dirinya untuk memperebutkan hak absah mengontrol kekuasaan publik dan aparatur negara adalah melalui pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, warga masyarakat bisa berpartisipasi secara bebas menyalurkan pilihannya untuk menentukan pimpinannya. Dalam konteks Good Governance membutuhkan tampilnya masyarakat politik yang demokratis, yang mampu menjadi jembatan antara masyarakat dengan negara, berbasis pada masyarakat sipil, dan mampu melakukan kontrol terhadap negara (AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, 2003 : 24).
Untuk menuju masyarakat politik yang hakiki maka masyarakat desa harus didukung dengan kondisi sosial ekonomi yang baik pula. Karena kondisi kemiskinan akan berkorelasi positif dengan kebodohan dan keterbelakangan, inilah yang mejadi kelemahan utama sehingga masyarakat desa tak berdaya dalam melakukan daya tawar dengan elit lokal.
Bagaimana Solusinya?
Dalam sejarah demokrasi di berbagai negara, civil society merupakan salah satu satu pilar penentu bagi bekerjanya suatu mekanisme sosial dan poltik yang demokartis. Di dalam Civil society hadir dalam asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi independen yang mampu membangun kemandirian sosialnya dan lepas dari kepentingan negara. Dalam banyak kasus transisi menuju demokrasi terbukti bahwa organisasi – organisasi kemasyarakatan dan organisasi non pemerintah menjadi salah satu elemen yang mampu mendorong penguatan civil society.
Organisasi-organisasi kemasyarakatan atau lembaga-lembaga pembangunan non pemerintah (LSM) ini merupakan potensi alternatif yang cukup penting, karena memiliki beberapa ciri dan keunggulan yang lebih cocok untuk menjangkau lapisan masyarakat tingkat bawah yang serba miskin kondisi sosial ekonominya. Organisasi-organisasi tersebut karena berasal dari dan tumbuh di tengah masyarakat, maka umumnya lebih mampu berinteraksi secara wajar dan akrab dengan berbagai kelompok masyarakat juga di tingkat bawah. Mungkin ciri paling baik yang diharapkan dari sebuah lembaga organisasi lokal adalah desentralisasi dan keluwesan yang memungkinkan kemampuan untuk menanggapi masalah yang muncul tiba-tiba.
Kalau kelompok-kelompok swadaya terbentuk, masyarakat miskin pedesaan akan lebih terorganisir dan lebih sadar akan perubahan-perubahan dalam tatanan sosial, politik dan lebih percaya diri dalam menuntut distribusi sumber daya yang lebih adil. Sebagian besar kemiskinan sebenarnya bersifat struktural dan usaha untuk memperbaiki posisi kaum miskin dapat menyebabkan reaksi dari pihak-pihak yang terancam.
Oleh karena itu kaum miskin memerlukan dukungan dari luar untuk mendorong perubahan. LSM lokal dapat memainkan peranan pendukung dalam usaha mengatasi kendala-kendala itu. LSM lokal dalam membantu kaum miskin pedesaan harus dapat meminimalisasi reaksi buruk dari elite lokal karena bagaimanapun kerjasama harus tetap dikembangkan dengan elit lokal (Setara dan saling menguntungkan). Usaha LSM Lokal untuk memajukan bentuk pembangunan yang swadaya dan merata jelas akan menemui perlawanan dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk mencari dukungan dari para pemegang kekuasaan lokal yang kepentingannya mungkin bertentangan dengan tujuan-tujuan pembangunan swadaya serta pengorganisasian kaum miskin pedesaan.
Dalam upaya menciptakan demokratisasi di Desa, peran LSM Lokal sangat signifikan dalam menciptakan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa akan eksistensinya baik sebagai masyarakat sosial, masyarakat ekonomi dan masyarakat politik. Dengan demikian kehidupan demokrasi yang hakiki dapat terwujud, karena pada hakekatnya demokrasi membutuhkan adanya masyarakat politik yang bebas dari tekanan apapun. Maka dari itu dengan adanya pendampingan LSM desa diharapkan mulai memahami dan menjalankan fungsinya sebagai masyarakat politik.
Dalam pandangan Penulis, Kondisi masyarakat Desa di Wonososbo masih jauh dari kesan masyarakat politik yang mempunyai hak politik secara bebas dan berkualitas. Adanya momen Pilkada, Pemilu dan sebagainya tidak kemudian membuat masyarakat desa menjadi lebih cerdas ataupun mempunyai dawa tawar terhadap elit lokal, yang pada akhirnya meningfkatkan kesejahteraan masyarakat desa baik secara individu maupun masyarakat secara umum.
Selamanya masyarakat desa di Wonosobo hanya menjadi obyek politik yang tak berkesudahan. Momen pemilu legislatif dijadikan sebagai ajang para petualang (baca :caleg) untuk membeli suara rakyat dengan recehan dan dengan dalih memberi sumbangan untuk pembangunan desa. Sebagai gantinya adalah suara dari masyarakat desa guna memenangkan ambisius pribadinya. Unsur Money Politik dan (tanpa disadari) perendahan terhadap martabat manusia terjadi dalam proses ini. Bantuan berupa uang tunai atau material dalam rangka pemenagan dalam kompetisi antar Caleg ini sebenarnya tidak seberapa dan kadangkala itu memang hak dari masyarakat desa (karena sebenarnya uang yang dibagikan adalah uang penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD yang mencalonkan kembali). Inilah yang menyebabkan pembangunan desa di Wonososbo mandeg dan tidak komprehensif. Masyarakat buta tentang itu semua, karena memang dibutakan oleh elit lokal. Herannya setiap masa pemilu Para politisi lokal ini sangat rajin turun ke desa, sedangkan ketika pada hari-hari biasa(dimana justru kadang rakyat membutuhkan bantuan) mereka seakan hilang tenggelam ke dasar bumi!!.
Mengapa hal ini bisa terjadi ?
Banyak alternatif jawaban untuk menjawab fenomena ini. Namun penulis coba mengulas dari satu sisi saja yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat desa dalam kehidupan politik yang sebenarnya. Masyarakat desa belum menjadi masyarakat politik. Dalam setting demokrasi, masyarakat politik adalah sebuah arena dimana masyarakat mengorganisir dirinya untuk memperebutkan hak absah mengontrol kekuasaan publik dan aparatur negara. Salah satu sarana dalam mengorganisir dirinya untuk memperebutkan hak absah mengontrol kekuasaan publik dan aparatur negara adalah melalui pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, warga masyarakat bisa berpartisipasi secara bebas menyalurkan pilihannya untuk menentukan pimpinannya. Dalam konteks Good Governance membutuhkan tampilnya masyarakat politik yang demokratis, yang mampu menjadi jembatan antara masyarakat dengan negara, berbasis pada masyarakat sipil, dan mampu melakukan kontrol terhadap negara (AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, 2003 : 24).
Untuk menuju masyarakat politik yang hakiki maka masyarakat desa harus didukung dengan kondisi sosial ekonomi yang baik pula. Karena kondisi kemiskinan akan berkorelasi positif dengan kebodohan dan keterbelakangan, inilah yang mejadi kelemahan utama sehingga masyarakat desa tak berdaya dalam melakukan daya tawar dengan elit lokal.
Bagaimana Solusinya?
Dalam sejarah demokrasi di berbagai negara, civil society merupakan salah satu satu pilar penentu bagi bekerjanya suatu mekanisme sosial dan poltik yang demokartis. Di dalam Civil society hadir dalam asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi independen yang mampu membangun kemandirian sosialnya dan lepas dari kepentingan negara. Dalam banyak kasus transisi menuju demokrasi terbukti bahwa organisasi – organisasi kemasyarakatan dan organisasi non pemerintah menjadi salah satu elemen yang mampu mendorong penguatan civil society.
Organisasi-organisasi kemasyarakatan atau lembaga-lembaga pembangunan non pemerintah (LSM) ini merupakan potensi alternatif yang cukup penting, karena memiliki beberapa ciri dan keunggulan yang lebih cocok untuk menjangkau lapisan masyarakat tingkat bawah yang serba miskin kondisi sosial ekonominya. Organisasi-organisasi tersebut karena berasal dari dan tumbuh di tengah masyarakat, maka umumnya lebih mampu berinteraksi secara wajar dan akrab dengan berbagai kelompok masyarakat juga di tingkat bawah. Mungkin ciri paling baik yang diharapkan dari sebuah lembaga organisasi lokal adalah desentralisasi dan keluwesan yang memungkinkan kemampuan untuk menanggapi masalah yang muncul tiba-tiba.
Kalau kelompok-kelompok swadaya terbentuk, masyarakat miskin pedesaan akan lebih terorganisir dan lebih sadar akan perubahan-perubahan dalam tatanan sosial, politik dan lebih percaya diri dalam menuntut distribusi sumber daya yang lebih adil. Sebagian besar kemiskinan sebenarnya bersifat struktural dan usaha untuk memperbaiki posisi kaum miskin dapat menyebabkan reaksi dari pihak-pihak yang terancam.
Oleh karena itu kaum miskin memerlukan dukungan dari luar untuk mendorong perubahan. LSM lokal dapat memainkan peranan pendukung dalam usaha mengatasi kendala-kendala itu. LSM lokal dalam membantu kaum miskin pedesaan harus dapat meminimalisasi reaksi buruk dari elite lokal karena bagaimanapun kerjasama harus tetap dikembangkan dengan elit lokal (Setara dan saling menguntungkan). Usaha LSM Lokal untuk memajukan bentuk pembangunan yang swadaya dan merata jelas akan menemui perlawanan dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk mencari dukungan dari para pemegang kekuasaan lokal yang kepentingannya mungkin bertentangan dengan tujuan-tujuan pembangunan swadaya serta pengorganisasian kaum miskin pedesaan.
Dalam upaya menciptakan demokratisasi di Desa, peran LSM Lokal sangat signifikan dalam menciptakan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa akan eksistensinya baik sebagai masyarakat sosial, masyarakat ekonomi dan masyarakat politik. Dengan demikian kehidupan demokrasi yang hakiki dapat terwujud, karena pada hakekatnya demokrasi membutuhkan adanya masyarakat politik yang bebas dari tekanan apapun. Maka dari itu dengan adanya pendampingan LSM desa diharapkan mulai memahami dan menjalankan fungsinya sebagai masyarakat politik.
Jumat, 13 Februari 2009
TENDENSI GELOMBANG EKONOMI GLOBAL TERHADAP PENGANGGURAN INDONESIA
Bab I
LATAR BELAKANG
Perekonomian kapitalis yang dipelopori oleh negara adi kuasa di dunia belakangan ini menunjukan kelemahanya, sehingga krisis ekonomi di negara tersebut berdampak pada perekonomian sebagian besar negara di muka bumi tak terkecuali perekonomian Indonesia.
Indonesia yang baru saja bangkit dari keterpurukan ekonomi yang terjadi sepuluh tahun lalu sekarang terkena gelombang ekonomi lagi, meskipun dampaknya tidak separah krisis ekonomi tahun 1998, namun kemiskinan dan pengangguran yang belum terselesaikan oleh bangsa kita malah ditambah lagi. Bagaimana nasib kaum termarginal tersebut.
BAB II
AMERIKA YANG KRISIS…..! MENGAPA ANGKA PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN INDONESIA MENINGKAT.
Negara-negara di dunia mempunyai hubungan baik bilateral maupun internasional, hubungan tersebut didasari pada kepentingan-kepentingan tiap negara baik dibidang politik, ekonomi dan budaya serta lain sebagainya, sehingga antar negara saling terkait. Ketika terjadi masalah ekonomi apalagi negara Amerika Serikat pasti berpengaruh terhadap ekonomi dunia termasuk Indonesia. Indonesia mempunyai hubungan diplomatic dengan Amerika termasuk dibidang ekonomi , bahkan tujuan Ekpor produk kita terutama ke negara tersebut. Krisis ekonomi di Amerika sekarang ini mengakibatkan daya beli masyarakat menurun sehingga permintaan akan komoditi dari Indonesia menurun drastis.
Perusahaan-perusahaan yang menjual produknya kenegara krisis otomatis mengalami penurunan penjualan sehingga tidak mampu menutup biaya produksi maupun oprasional , sehingga mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan, otomatis menambah jumlah pengangguran dan menyebabkan kemiskinan meningkat
BAB III
MASALAH PENGANGGURAN & SOLUSINYA
Angka penganguran di Indonesia sangat tinggi di banding negara-negara lain seprti Thailand, korea, Malaysia dan singapura. KENAPA…….?
Padahal kita tahu, kita mempunyai potensi sumber daya yang lebih dibanding negara-negara tersebut, baik dari luas wilayah sampai dengan kekayaan yang terkandung didalam alam Indonesia raya.
A. Pada dasarnya pengangguran itu di golongkan menjadi dua kelompok yaitu :
Penganguran Terdidik, dan
Pengangguran Tidak Terdidik
B. Kalau kita tinjau lebih dalam masalah pengangguran di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang umum diantaranya:
Kurangnya lapangan pekerjaan / daya tampung lapangan kerja tidak sepadan dengan jumlah tenaga kerja yang ada. ( birokrasi dan pemerintahan yang bobrok)
Daya saing/kualitas tenaga kerja kurang kompeten
Tidak mempunyai keahlian
System pendidikan di Indonesia yang salah, sehingga tidak menumbuhkan jiwa enterpreunership.
Kondisi ekonomi tidak kondusif.
Selain itu Mengutip dari pendapat “ Wahyu wibisono” on the net. penyebab pengangguran yang bersifat subyektif diantaranya :
1. Pemalas
Kita malas berusaha. Gimana mau dapat pekerjaan kalau malas membuat lamaran kerja. Gimana mau diterima kalau asal-asalan dalam membuat lamaran. Kalau memang mau menjadi pegawai harusnya kita serius dalam mempersiapkan diri.
Mulai dari menulis lamaran, tes seleksi hingga wawancara semuanya harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh.
2. Suka pilih-pilih jenis pekerjaan
Maunya bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan. Gengsi katanya. Wajar dong kalau pekerjaan nggak dapet-dapet juga. Yang lebih parah lagi adalah kebiasaan menyogok untuk mendapatkan kerja sesuai dengan yang diinginkan.
3. Maunya jadi pegawai, nggak mau wirausaha
Ini adalah penyakit turun-temurun dari bangsa Indonesia yang sangat sulit untuk diobati. Wajar dong kalau lapangan kerja sangat terbatas. Lha wong yang menciptakan lapangan kerja (wirausaha) juga sedikit.
Sejak lama kita sudah terbuai dengan enaknya jadi pegawai. Tiap bulan dapat gaji, lebaran dapat THR, dan dapat pensiun. Nyaman bukan? Bandingkan dengan kalau kita wirausaha.
4. Tidak mau ambil resiko
“Saya bersedia tidak digaji selama 3 bulan pertama jika diterima bekerja di kantor bapak. Dengan demikian bapak tidak akan rugi. Jika bapak tidak puas dengan hasil kerja saya selama 3 bulan tersebut, bapak bisa pecat saya.”
Adakah yang berani mengambil resiko seperti itu? Saya yakin sedikit sekali. Padahal kalau dipikir-pikir itu justru menguntungkan si pencari kerja. Selama 3 bulan tersebut ia bisa menimba pengalaman sebanyak-banyaknya.
Meskipun akhirnya dipecat juga, toh dia sudah mendapat pengalaman kerja 3 bulan. Ini kan sudah lumayan.
C. Solusi Penanggulangan Pengangguran.
Pemerintah dari jaman mbah Harto sampai sekarang selalu berupaya menanggulangi masalah pengangguran, akan tetapi pengangguran bangsa kita selalu tetap tinggi, Partai politik dalam menjanjikan pemberantasan pengangguran dan kemiskinan masih pada tahap normative, contoh “yang akan memberikan lapangan pekerjaan pada rakyatnya” itu adalah salah satu penggalan statemen iklan Partai Gerindra di stasiun televisi, yang tidak disertai bagaimana teknis dan strategi penyelesaian masalah pengangguran. Dan masih banyak sekalai statemen dari banyak pihak yang kursng mengena pada pokok permasalahan.
Pemerintah pun sudah berupaya menekan angka pengangguran dengan kebijakan fiskalnya dan program-program padat karya, akan tetapi sampai kapan pemerintah akan mampu memberikan subsidi terhadap pengangguran dengan program padat karya, sementara kalo kita lihat RAPBN dan realisasinya selalu devisit.
1. Setelah pembahasan masalah tersebut maka saya berpendapat penekanan jumlahpengangguran dapat dilakukan dengan cara :
a. Penciptaan iklim investasi
Bobroknya birokrasi kita dituding salah satu penyebab tidak kondusifnya kondisi perekonomian di Indonesia, Ketika investor asing mau menginvestasikan di Indonesia harus mengurus 150 lebar surat-surat peijinan dan biaya mencapai 20% dari dana yang diinvestasikan. Hal ini membuat para investor berfikir ulang untuk menginvestasikan dananya di Indonesia, untuk itu perlu pembenahan system pemerintahan yang lebih efektif dan sistematis.
b. Keamanan
Berikan rasa aman dan nyaman kepada para investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing. Kerusuhan dan premanisme sering menjadi alasan para investor mengalihkan usahanya.
c. System ketenagakerjaan ( UU tenaga kerja )
Tidak sedikit investor yang hengkang karena system tenaga yang tidak pro pengusaha, akan tetapi jangan sampai mengabaikan hak para pekerja
2. Bagi pengangguran yang tidak terdidik jelas tidak mempunyai daya saing yang kuat, kesempatan kerjapun sebatas tenaga kasar atau pekerjaan non formal, untuk itu perlu adanya empowermen melalui program-program pendidikan ketrampilan dan kewirausahaan.
Penyediaan kredit untuk modal usaha mikro yang mudah diakses oleh masyarakat miskin.
3. System pendidikan di Indonesia selama ini juga sering dituding menjadi penyebab banyaknya pengangguran. Pendidikan di negara kita lebih banyak melahirkan calon tenaga kerja dibanding calon wiraswastawan, sehingga tidak tertampung oleh tempat usaha yang ada.
Untuk itu perlu perubahan dalam mendidik calon generasi penerus bangsa yang melahirkan lebih banyak calon usahawan
4. Bangun dan ciptakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kegiatan ekonomi.
Banyak investor yang akan menanamkan investasi didaerah tetapi terkendala dengan system tranportasi dan sarana lain.
5. Berdayakan para pengusaha mikro dan pedagang kecil untuk bersaing dengan pengusaha besar.
Contoh : Toko-toko waralaba seperti indomaret dll selalu menjadi monster yang menakutkan bagi pedagang kecil dan pedagang dipasar tradisional, seharusnya pedagang pasar tradisional diberi pembinaan baik itu pelayanan dan penataan barang sehingga tidak kalah dengan toko-toko waralaba.
Pemerintah juga menyediakan tempat-tempat usaha yang memadai,
6. Perluas Tujuan Ekspor Tenaga Kerja Indonesia
Meskipun sebagian orang mencibir TKI, kalau kita sadari pengiriman tenaga kerja keluar negri dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan sekaligus meningkatkan pendapatan Devisa negara.
Seharusnya tenaga yang dikirim tidak hanya tenaga yang tidak terdidik. Penyaluran tenaga yang mempunyai keahlian dan pendiddikan tinggi kalau ada kesempatan kenapa tidak……? Akan tetapi pemerintah harus memberikan perlindungan yang optimal sehingga masyarakat tidak takut bekerja diluar negeri.
BAB IV KESIMPULAN
Pengangguran merupakan masalah bangsa kita, tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi kita semua sebagai unsur dari bangsa ini. Beberapa kali pergantian pemerintah pun tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Untuk itu mari kita bergandeng tangan bersatu padu membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik.
SARAN
Jangan salahkan siapa-siapa ketika belum mendapatkan pekerjaan, tapi salahkanlah diri anda sendiri, kenapa anda tidak mampu bersaing dengan yang lain. Mulailah berfikir kenapa harus melamar pekerjaan, mengapa tidak memperkerjakan orang lain untuk diri sendiri.
Creat By :
1. Muhyiddin Arrosyid
28 008 037
2. Anton Rahadi Biwado
28 008 078
Bab I
LATAR BELAKANG
Perekonomian kapitalis yang dipelopori oleh negara adi kuasa di dunia belakangan ini menunjukan kelemahanya, sehingga krisis ekonomi di negara tersebut berdampak pada perekonomian sebagian besar negara di muka bumi tak terkecuali perekonomian Indonesia.
Indonesia yang baru saja bangkit dari keterpurukan ekonomi yang terjadi sepuluh tahun lalu sekarang terkena gelombang ekonomi lagi, meskipun dampaknya tidak separah krisis ekonomi tahun 1998, namun kemiskinan dan pengangguran yang belum terselesaikan oleh bangsa kita malah ditambah lagi. Bagaimana nasib kaum termarginal tersebut.
BAB II
AMERIKA YANG KRISIS…..! MENGAPA ANGKA PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN INDONESIA MENINGKAT.
Negara-negara di dunia mempunyai hubungan baik bilateral maupun internasional, hubungan tersebut didasari pada kepentingan-kepentingan tiap negara baik dibidang politik, ekonomi dan budaya serta lain sebagainya, sehingga antar negara saling terkait. Ketika terjadi masalah ekonomi apalagi negara Amerika Serikat pasti berpengaruh terhadap ekonomi dunia termasuk Indonesia. Indonesia mempunyai hubungan diplomatic dengan Amerika termasuk dibidang ekonomi , bahkan tujuan Ekpor produk kita terutama ke negara tersebut. Krisis ekonomi di Amerika sekarang ini mengakibatkan daya beli masyarakat menurun sehingga permintaan akan komoditi dari Indonesia menurun drastis.
Perusahaan-perusahaan yang menjual produknya kenegara krisis otomatis mengalami penurunan penjualan sehingga tidak mampu menutup biaya produksi maupun oprasional , sehingga mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan, otomatis menambah jumlah pengangguran dan menyebabkan kemiskinan meningkat
BAB III
MASALAH PENGANGGURAN & SOLUSINYA
Angka penganguran di Indonesia sangat tinggi di banding negara-negara lain seprti Thailand, korea, Malaysia dan singapura. KENAPA…….?
Padahal kita tahu, kita mempunyai potensi sumber daya yang lebih dibanding negara-negara tersebut, baik dari luas wilayah sampai dengan kekayaan yang terkandung didalam alam Indonesia raya.
A. Pada dasarnya pengangguran itu di golongkan menjadi dua kelompok yaitu :
Penganguran Terdidik, dan
Pengangguran Tidak Terdidik
B. Kalau kita tinjau lebih dalam masalah pengangguran di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang umum diantaranya:
Kurangnya lapangan pekerjaan / daya tampung lapangan kerja tidak sepadan dengan jumlah tenaga kerja yang ada. ( birokrasi dan pemerintahan yang bobrok)
Daya saing/kualitas tenaga kerja kurang kompeten
Tidak mempunyai keahlian
System pendidikan di Indonesia yang salah, sehingga tidak menumbuhkan jiwa enterpreunership.
Kondisi ekonomi tidak kondusif.
Selain itu Mengutip dari pendapat “ Wahyu wibisono” on the net. penyebab pengangguran yang bersifat subyektif diantaranya :
1. Pemalas
Kita malas berusaha. Gimana mau dapat pekerjaan kalau malas membuat lamaran kerja. Gimana mau diterima kalau asal-asalan dalam membuat lamaran. Kalau memang mau menjadi pegawai harusnya kita serius dalam mempersiapkan diri.
Mulai dari menulis lamaran, tes seleksi hingga wawancara semuanya harus dipersiapkan secara sungguh-sungguh.
2. Suka pilih-pilih jenis pekerjaan
Maunya bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan. Gengsi katanya. Wajar dong kalau pekerjaan nggak dapet-dapet juga. Yang lebih parah lagi adalah kebiasaan menyogok untuk mendapatkan kerja sesuai dengan yang diinginkan.
3. Maunya jadi pegawai, nggak mau wirausaha
Ini adalah penyakit turun-temurun dari bangsa Indonesia yang sangat sulit untuk diobati. Wajar dong kalau lapangan kerja sangat terbatas. Lha wong yang menciptakan lapangan kerja (wirausaha) juga sedikit.
Sejak lama kita sudah terbuai dengan enaknya jadi pegawai. Tiap bulan dapat gaji, lebaran dapat THR, dan dapat pensiun. Nyaman bukan? Bandingkan dengan kalau kita wirausaha.
4. Tidak mau ambil resiko
“Saya bersedia tidak digaji selama 3 bulan pertama jika diterima bekerja di kantor bapak. Dengan demikian bapak tidak akan rugi. Jika bapak tidak puas dengan hasil kerja saya selama 3 bulan tersebut, bapak bisa pecat saya.”
Adakah yang berani mengambil resiko seperti itu? Saya yakin sedikit sekali. Padahal kalau dipikir-pikir itu justru menguntungkan si pencari kerja. Selama 3 bulan tersebut ia bisa menimba pengalaman sebanyak-banyaknya.
Meskipun akhirnya dipecat juga, toh dia sudah mendapat pengalaman kerja 3 bulan. Ini kan sudah lumayan.
C. Solusi Penanggulangan Pengangguran.
Pemerintah dari jaman mbah Harto sampai sekarang selalu berupaya menanggulangi masalah pengangguran, akan tetapi pengangguran bangsa kita selalu tetap tinggi, Partai politik dalam menjanjikan pemberantasan pengangguran dan kemiskinan masih pada tahap normative, contoh “yang akan memberikan lapangan pekerjaan pada rakyatnya” itu adalah salah satu penggalan statemen iklan Partai Gerindra di stasiun televisi, yang tidak disertai bagaimana teknis dan strategi penyelesaian masalah pengangguran. Dan masih banyak sekalai statemen dari banyak pihak yang kursng mengena pada pokok permasalahan.
Pemerintah pun sudah berupaya menekan angka pengangguran dengan kebijakan fiskalnya dan program-program padat karya, akan tetapi sampai kapan pemerintah akan mampu memberikan subsidi terhadap pengangguran dengan program padat karya, sementara kalo kita lihat RAPBN dan realisasinya selalu devisit.
1. Setelah pembahasan masalah tersebut maka saya berpendapat penekanan jumlahpengangguran dapat dilakukan dengan cara :
a. Penciptaan iklim investasi
Bobroknya birokrasi kita dituding salah satu penyebab tidak kondusifnya kondisi perekonomian di Indonesia, Ketika investor asing mau menginvestasikan di Indonesia harus mengurus 150 lebar surat-surat peijinan dan biaya mencapai 20% dari dana yang diinvestasikan. Hal ini membuat para investor berfikir ulang untuk menginvestasikan dananya di Indonesia, untuk itu perlu pembenahan system pemerintahan yang lebih efektif dan sistematis.
b. Keamanan
Berikan rasa aman dan nyaman kepada para investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing. Kerusuhan dan premanisme sering menjadi alasan para investor mengalihkan usahanya.
c. System ketenagakerjaan ( UU tenaga kerja )
Tidak sedikit investor yang hengkang karena system tenaga yang tidak pro pengusaha, akan tetapi jangan sampai mengabaikan hak para pekerja
2. Bagi pengangguran yang tidak terdidik jelas tidak mempunyai daya saing yang kuat, kesempatan kerjapun sebatas tenaga kasar atau pekerjaan non formal, untuk itu perlu adanya empowermen melalui program-program pendidikan ketrampilan dan kewirausahaan.
Penyediaan kredit untuk modal usaha mikro yang mudah diakses oleh masyarakat miskin.
3. System pendidikan di Indonesia selama ini juga sering dituding menjadi penyebab banyaknya pengangguran. Pendidikan di negara kita lebih banyak melahirkan calon tenaga kerja dibanding calon wiraswastawan, sehingga tidak tertampung oleh tempat usaha yang ada.
Untuk itu perlu perubahan dalam mendidik calon generasi penerus bangsa yang melahirkan lebih banyak calon usahawan
4. Bangun dan ciptakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kegiatan ekonomi.
Banyak investor yang akan menanamkan investasi didaerah tetapi terkendala dengan system tranportasi dan sarana lain.
5. Berdayakan para pengusaha mikro dan pedagang kecil untuk bersaing dengan pengusaha besar.
Contoh : Toko-toko waralaba seperti indomaret dll selalu menjadi monster yang menakutkan bagi pedagang kecil dan pedagang dipasar tradisional, seharusnya pedagang pasar tradisional diberi pembinaan baik itu pelayanan dan penataan barang sehingga tidak kalah dengan toko-toko waralaba.
Pemerintah juga menyediakan tempat-tempat usaha yang memadai,
6. Perluas Tujuan Ekspor Tenaga Kerja Indonesia
Meskipun sebagian orang mencibir TKI, kalau kita sadari pengiriman tenaga kerja keluar negri dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan sekaligus meningkatkan pendapatan Devisa negara.
Seharusnya tenaga yang dikirim tidak hanya tenaga yang tidak terdidik. Penyaluran tenaga yang mempunyai keahlian dan pendiddikan tinggi kalau ada kesempatan kenapa tidak……? Akan tetapi pemerintah harus memberikan perlindungan yang optimal sehingga masyarakat tidak takut bekerja diluar negeri.
BAB IV KESIMPULAN
Pengangguran merupakan masalah bangsa kita, tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi kita semua sebagai unsur dari bangsa ini. Beberapa kali pergantian pemerintah pun tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Untuk itu mari kita bergandeng tangan bersatu padu membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik.
SARAN
Jangan salahkan siapa-siapa ketika belum mendapatkan pekerjaan, tapi salahkanlah diri anda sendiri, kenapa anda tidak mampu bersaing dengan yang lain. Mulailah berfikir kenapa harus melamar pekerjaan, mengapa tidak memperkerjakan orang lain untuk diri sendiri.
Creat By :
1. Muhyiddin Arrosyid
28 008 037
2. Anton Rahadi Biwado
28 008 078
Langganan:
Postingan (Atom)